Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur dan DPRD Jambi, Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan 13 tuntutan, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengevaluasi program pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

Mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan umum dan empat tuntutan khusus, yang mencakup evaluasi program pemerintah, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam aksi di DPRD Provinsi Jambi, massa sempat ditemui tiga anggota dewan, yakni Sarwani dari Partai Gerindra, Erfan dari PKB, dan Afuan Yuza dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta sejumlah perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi. Namun, dialog antara mahasiswa dan anggota dewan tidak berlangsung lama karena belum menemukan kesepakatan.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mahasiswa menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius dan konkret, mengingat dampaknya terhadap kesehatan serta kehidupan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional, serta mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat dikembangkan menjadi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Massa juga mempertanyakan realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, meminta pemangkasan kabinet, serta mendesak peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA:Demo Karhutla Karhutla Jambi Tak Kunjung Tuntas, Pmii Desak Transparansi Dana Rp30 Miliar Kota Jambi

Sembilan tuntutan umum yang disampaikan mahasiswa meliputi evaluasi program MBG, evaluasi KDMP agar menjadi fasilitas kesehatan dan pendidikan, penguatan penegakan hukum dan HAM, realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, pemangkasan kabinet, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, optimalisasi sekolah unggulan terintegrasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), realisasi serta evaluasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta optimalisasi penanganan inflasi.

Sementara itu, empat tuntutan khusus mahasiswa meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional, pemerataan tenaga pendidik keagamaan, penolakan terhadap tindakan yang memunculkan isu intoleransi antarumat beragama, serta perombakan kabinet atau reshuffle terhadap pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya. Aksi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan daerah agar merespons berbagai persoalan yang mereka anggap mendesak, mulai dari evaluasi program nasional, kesejahteraan masyarakat, hingga penanganan karhutla yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga.

"Jadi, tuntutan aksi dari Pemuda Provinsi Jambi hari ini, tuntutan utamanya adalah mengevaluasi kinerja Presiden Prabowo-Gibran selama dua tahun hari ini yang tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat dan jauh daripada ekspektasi masyarakat Jambi yang hari ini juga dikepung oleh dampak-dampak daripada kebijakan yang arogan daripada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran," ujarnya.

Sumber: