Menteri HAM dan Al Haris Serahkan KTP kepada Warga SAD dalam Kuliah Umum

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO – Menteri HAM Natalius Pigai bersama Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kuliah umum Mahasiswa Sadar HAM. Dalam kegiatan ini juga Menteri HAM bersama Gubernur Al Haris menyerahkan KTP bagi warga Suku Anak Dalam dan memperkuat kerja sama pemajuan serta perlindungan HAM di Jambi.

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai didampingi Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kuliah umum Mahasiswa Sadar HAM, bertema Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan di Balairung UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri HAM menyerahkan KTP secara simbolis kepada warga Suku Anak Dalam atau SAD.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM, Pemerintah Provinsi Jambi, dan UIN STS Jambi terkait pengembangan serta edukasi Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan sinergi pemajuan dan penegakan HAM serta penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO antara Kanwil Kemenkumham dan para bupati serta wali kota se-Provinsi Jambi.

Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas upaya pemenuhan hak-hak warga Suku Anak Dalam.

BACA JUGA:Menteri HAM Natalius Pigai Beri Kuliah Umum di UIN STS Jambi, Perkuat Pemahaman HAM Mahasiswa

Menurutnya, kepemilikan KTP menjadi pintu masuk bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan sebagai warga negara Indonesia sekaligus mengakses berbagai hak dasar.

Mulai dari hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga hak berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Ia menegaskan, upaya pemenuhan hak tersebut harus terus dilanjutkan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan negara.

Melalui kuliah umum dan kerja sama antarlembaga ini, ia berharap pemahaman HAM semakin kuat di kalangan generasi muda dan aparatur pemerintah, sehingga terwujud perlindungan HAM yang merata, inklusif, dan berkeadilan di Provinsi Jambi.

"Jadi gini, saya apresiasi kepada Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al Haris, M.H. dan juga para bupati dan wakil bupati yang hadir di sini, walikota, dua walikota, yaitu Sungai Penuh dan Walikota Jambi ya. Pemerintah daerah di depan saya, saya menyerahkan KTP atas nama pemerintah kepada dua orang warga Suku Anak Dalam. Itu salah satu inti, paling penting, elementer terpenting mereka diakui sebagai warga negara Republik Indonesia adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.

Oleh karena itu dalam konteks ini, ya, jangan berhenti, tetap terus-menerus dan mereka harus diakui sebagai warga negara Indonesia, maka seluruh hak-haknya akan terpenuhi. Mulai dari hak atas demokrasinya juga jalan, hak atas pendidikan juga jalan, hak atas kesehatan juga jalan, hak atas ekonomi juga jalan. Untuk itu tanda mereka menjadi warga negara adalah pintu masuk untuk terpenuhinya hak-hak yang melekat kepada mereka sebagai warga negara. Untuk itu saya atas nama pemerintah pusat dan menteri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Itu, terima kasih."

 

Sumber: