Gerakan Perlawanan Sipil Soroti Kebijakan Wali Kota Jambi

JAMBITV.CO- Persoalan angkutan batu bara di jalan umum kembali menjadi sorotan. Kali ini, Gerakan Perlawanan Sipil (GPS) memprotes kebijakan Pemerintah Kota Jambi terkait rencana relokasi stockpile dan fasilitas pendukung batu bara ke kawasan Aur Kenali.

Dalam aksi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, GPS menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Wali Kota Jambi yang mereka nilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat yang selama ini mendesak agar jalan khusus batu bara segera dituntaskan.

BACA JUGA:DPRD Jambi Minta Izin PT SAS Diverifikasi, Jalan Khusus hingga Stockpile Disorot

Koordinator aksi GPS, Mahmud, mengatakan pihaknya sejak awal mendukung percepatan pembangunan jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi.

Menurutnya, keberadaan jalan khusus diharapkan dapat menjadi solusi agar aktivitas angkutan batu bara tidak lagi menggunakan jalan umum yang selama ini bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.

“Selama ini kami adalah pihak yang selalu menyuarakan agar jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi segera dituntaskan,” ujar Mahmud.

 

BACA JUGA:Wamenag Dorong ASN Kemenag Jambi Perkuat Integritas dan Pelayanan Umat

Ia menilai percepatan jalan khusus penting agar jalan publik dapat kembali digunakan secara normal oleh masyarakat tanpa terganggu aktivitas angkutan batu bara.

Namun, GPS menilai pembangunan jalan khusus belum menunjukkan perkembangan maksimal karena belum adanya kesamaan langkah antarpemerintah daerah.

Mahmud menyebut Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi mendukung percepatan pembangunan jalan khusus. Sementara itu, pihaknya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang merekomendasikan relokasi stockpile dan fasilitas pendukung ke kawasan Aur Kenali.

Menurut GPS, proses tersebut perlu dibuka secara lebih luas kepada masyarakat, terutama kelompok warga yang terdampak maupun pihak yang mendukung percepatan jalan khusus.

Mahmud juga mempertanyakan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

“Wali Kota ingin memindahkan lokasi hanya mendengar pihak yang menolak saja, yaitu kelompok BPR dan WALHI. Sementara pihak yang mendukung diabaikan,” katanya.

GPS berpandangan, penyelesaian jalan khusus bukan hanya berkaitan dengan persoalan lalu lintas, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Mahmud mengklaim pihaknya mencatat sekitar 120 korban jiwa akibat kecelakaan di jalan raya yang melibatkan truk batu bara.

“Kami mencatat sudah 120 nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan raya yang melibatkan truk batu bara, mau menunggu sampai 1.000 orang dulu?” ujarnya.

Di sisi lain, GPS menilai keberadaan jalan khusus juga berpotensi membuka peluang kerja dan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar jalur tersebut.

Aspirasi GPS diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah.

Hafiz mengatakan DPRD telah mendengarkan pandangan dari berbagai kelompok yang memiliki sikap berbeda mengenai keberadaan stockpile dan rencana jalan khusus batu bara di kawasan Aur Kenali.

“Kemarin kami mendengar paparan dari pihak yang menolak stockpile Aur Kenali. Hari ini kami menerima dan mendengar pandangan berbeda dari pihak yang mendukung, termasuk terkait penyelesaian jalan khusus,” kata Hafiz.

Sumber: