Perubahan APBD Muaro Jambi 2026 Disepakati, Belanja Daerah Naik Rp 63,9 Miliar

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah mengalami kenaikan hingga Rp 63,9 miliar.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Muaro Jambi 2026 digelar di Gedung DPRD Muaro Jambi, Selasa Sore (15/9/2026).

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dalam kesempatan itu menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan anggaran bersama DPRD.

Bambang bahkan menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk hadir langsung dalam rapat-rapat komisi DPRD. Menurutnya, pembahasan anggaran tidak cukup hanya diwakili jajaran bawahannya.

"Kehadiran Kepala OPD dalam pembahasan bersama legislatif adalah bentuk tanggung jawab moral. Kita harus mengawal dinamika pembangunan secara langsung agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata BBS

BACA JUGA:Paripurna DPRD Kota Jambi, Seluruh Fraksi Setujui Perubahan APBD 2026?

Dari sisi fiskal, perubahan APBD Muaro Jambi 2026 mencatat kenaikan pada sisi pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan daerah bertambah sekitar Rp 4,288 miliar. Semula pendapatan diproyeksikan sekitar Rp 1,293 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 1,297 triliun.

Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan transfer serta penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, kenaikan belanja jauh lebih besar. Belanja daerah bertambah sekitar Rp 63,9 miliar, dari sebelumnya Rp 1,328 triliun menjadi Rp 1,392 triliun.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai program dan kegiatan dalam sisa pelaksanaan APBD 2026.

Bambang mengatakan pembahasan perubahan APBD bersama DPRD berlangsung secara konstruktif. Dia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran.

Menurut Bambang, proses pembahasan anggaran bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi harus memastikan setiap kebijakan belanja pemerintah memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat Muaro Jambi.

Karena itu, ia kembali meminta seluruh kepala OPD aktif mengawal pembahasan anggaran bersama DPRD sekaligus memastikan program yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

Sumber: