Kemarau Panjang Melanda Muaro Jambi, 2.089 Hektare Sawah Mengering

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Musim kemarau panjang mulai mengancam hasil panen petani di Muaro Jambi. Lebih dari dua ribu hektare tanaman padi di lahan tadah hujan terdampak kekeringan, bahkan puluhan hektare di antaranya dinyatakan puso atau gagal panen total.

Kemarau panjang mulai menggerogoti lahan pertanian di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak dua ribu delapan puluh sembilan hektare tanaman padi di lahan tadah hujan terdampak kekeringan. Lahan terdampak tersebar di enam kecamatan: terluas berada di Kecamatan Kumpeh mencapai seribu delapan puluh lima hektare, disusul Jaluko tiga ratus enam puluh tiga hektare, dan Sekernan dua ratus lima puluh satu hektare. Kekeringan juga melanda seratus delapan puluh satu hektare lahan di Kumpeh Ulu, seratus enam puluh tujuh hektare di Taman Rajo, serta tujuh puluh hektare di Maro Sebo.

BACA JUGA:Kemarau Berubah Hujan, Jambi Diguyur Hujan Usai OMC dan Doa Bersama

Minimnya pasokan air membuat tanaman padi kesulitan tumbuh, mulai dari fase baru tanam hingga tanaman yang sudah mendekati masa panen. Ancaman gagal panen pun semakin besar karena kekeringan diperparah serangan hama yang menghambat pertumbuhan tanaman. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, Evi Syahrul, menyebut kerusakan tanaman padi pada masa tanam Mei hingga Agustus 2026 terbagi dalam empat kategori: sebanyak empat ratus dua hektare mengalami kerusakan ringan, dua ratus tiga puluh tujuh hektare rusak sedang, sedangkan seribu empat ratus tiga hektare mengalami kerusakan berat. Sementara itu, empat puluh enam hektare lainnya dinyatakan puso atau gagal panen total.

“Khusus yang tidak memiliki sumber air permukaan, saya pikir ini mungkin tidak bisa kita tangani karena dari sumber air dalam kita belum bisa melakukan pengeboran,” ucapnya.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah mendorong petani memanfaatkan sumber air permukaan dengan menggunakan mesin pompa bantuan pemerintah. Pemda juga telah mengajukan pembangunan jaringan irigasi air tanah kepada pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang agar petani tidak kembali bergantung pada curah hujan saat musim kemarau.

Sumber: