Oligarki Partai Dinilai Masih Menentukan Kandidat Kepala Daerah

JAMBITV.CO - Kekuatan partai politik dinilai masih sangat dominan dalam menentukan siapa yang memiliki kesempatan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Pengamat politik Jambi, Dr. Dori Efendi, menyebut kuatnya oligarki partai membuat kualitas kepemimpinan terkadang harus berhadapan dengan kepentingan dan lobi politik untuk mendapatkan tiket pencalonan.

Dori menyampaikan pandangan tersebut dalam podcast Ngopi Pahit saat membahas perkembangan politik Jambi dan potensi kandidat pada kontestasi politik mendatang.

Menurutnya, partai politik memang memiliki posisi penting karena menjadi salah satu pintu utama dalam proses pencalonan.

 

Namun, ketika rekomendasi dan dukungan politik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elite, masyarakat akhirnya tidak selalu mendapatkan kandidat yang benar-benar mereka inginkan.

“Kalau kita masih berbicara dukungan partai, threshold-nya, kita tidak bisa memilih pemimpin yang sebenarnya masyarakat mau, tetapi yang ditawarkan ini siapa, itu yang akan dipilih,” ujar Dori.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat kontestasi politik tidak hanya berbicara mengenai kualitas kepemimpinan atau quality of leadership, tetapi juga mengenai kemampuan kandidat melakukan lobi dan membangun sumber daya politik.

 

Menurut Dori, persoalan lain muncul ketika rekomendasi partai yang sebelumnya diberikan kepada seorang kandidat dapat berubah menjelang tahapan pencalonan.

Fenomena tersebut, menurutnya, menunjukkan betapa besarnya posisi elite partai dalam menentukan arah pencalonan.

“Kalau hari ini partai politik menentukan sikap, dia yang harus maju, kamu yang tidak bisa maju, kita bukan bicara quality, kita bicara lobbying politics,” katanya.

 

Dori juga menyinggung persoalan biaya politik dan mahar politik yang menurutnya menjadi bagian dari persoalan demokrasi di Indonesia.

Ia mempertanyakan mengapa seorang kandidat harus mengeluarkan biaya besar terlebih dahulu untuk mendapatkan dukungan partai politik.

Menurutnya, jika mekanisme pencalonan lebih terbuka dan tidak terlalu bergantung pada tiket partai, masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif calon pemimpin.

“Kalau kita tidak meletakkan threshold di sini, kandidat tidak perlu sowan ke partai politik minta rekomendasi. Kita akan melihat ada calon yang lahir dari mana-mana,” ujarnya.

Dori menilai perubahan sistem politik diperlukan agar kompetisi kepemimpinan lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan penerimaan masyarakat, bukan semata-mata kekuatan finansial serta jaringan elite.

Sumber: