80 Persen Pemilih di Jambi Masih Terpengaruh Politik Uang

JAMBI – Praktik politik uang atau money politics dinilai masih menjadi salah satu faktor kuat yang memengaruhi keterpilihan calon dalam kontestasi politik di Jambi.

Pengamat politik Jambi, Dr. Dori Efendi, mengungkapkan berdasarkan data survei yang pernah dilakukannya, sekitar 80 persen responden mengaku politik uang masih berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat.

BACA JUGA:10 Desa di Jambi Jadi Pilot Project Desa Sadar HAM

Hal itu disampaikan Dori saat menjadi narasumber dalam program podcast Ngopi Pahit yang membahas dinamika politik dan pemerintahan serta berbagai isu politik terkini.

“Kalau kita ambil ini rank-nya, kalau di data saya itu 80 persen mengatakan iya,” ujar Dori.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik uang belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari perilaku pemilih dalam kontestasi elektoral.

BACA JUGA:Rizkia Putri Tembus Paskibraka Nasional 2026 Tanpa

Dori menjelaskan, dalam survei mengenai politik uang, pertanyaan yang digunakan tidak semata-mata menanyakan apakah masyarakat setuju atau tidak terhadap praktik tersebut.

Namun, responden juga ditanyakan mengenai besaran uang yang bersedia mereka terima.

Menurut Dori, jawaban tersebut kemudian menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat menganggap pemberian uang sebagai bentuk kompensasi karena mereka telah meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara.

BACA JUGA:Fahri Mubarak, Siswa Asal Jambi yang Jadi Komandan Kelompok 8 Paskibraka Nasional 2026

“Ketika pemilihan itu mereka merasa harus ada kompensasi. Kami tidak kerja hari ini, kami libur datang ke TPS untuk mencoblos,” katanya.

Ia menilai persoalan politik uang tidak hanya berada pada masyarakat sebagai penerima, tetapi juga berkaitan dengan struktur pembiayaan politik di tingkat kandidat dan partai politik.

Menurutnya, biaya politik yang tinggi membuat kandidat membutuhkan sumber daya finansial besar untuk dapat mengikuti kontestasi.

Baca Juga: Fahri Mubarak, Siswa SMKN 1 Jambi yang Jadi Komandan Kelompok 8 Paskibraka Nasional 2026

Kondisi itu, kata Dori, berpotensi menciptakan lingkaran politik uang dari tingkat elite hingga masyarakat.

“Dalam kemunduran demokrasi itu yang membuat demokrasi mundur pertama itu adalah uang,” ujarnya.

Dori bahkan menyebut praktik tersebut semakin mengalami normalisasi dalam perilaku politik masyarakat.

Menurutnya, perubahan perilaku politik tidak cukup hanya dilakukan dengan menyalahkan masyarakat sebagai penerima politik uang, tetapi juga harus melihat sistem politik dan biaya politik yang membuat praktik tersebut terus berlangsung.

Sumber: