Pemprov Jambi Akan Naikkan Status Siaga Darurat Karhutla Mulai 27 April

JAMBI, JAMBITV.CO – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap menaikkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 27 April 2026. Kebijakan ini diambil seiring meningkatnya potensi kekeringan dalam waktu dekat.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah pemangku kepentingan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya antisipasi dini menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Saat ini, dua kabupaten di Provinsi Jambi telah lebih dahulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi tersebut menjadi dasar kuat bagi pemerintah provinsi untuk menaikkan status siaga secara menyeluruh.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyebutkan bahwa wilayah Jambi sudah memenuhi kriteria untuk penetapan status siaga darurat.

BACA JUGA:Waspada Karhutla, Manggala Agni Siagakan 255 Personel

“Provinsi Jambi dinilai layak untuk menaikkan status siaga darurat karhutla, mengingat kondisi cuaca yang mulai memasuki fase kering,” ujar Bachyuni.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga diperkuat oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan curah hujan akan mulai menurun pada awal Mei 2026. 

Penurunan ini diperkirakan memicu kondisi panas dan kekeringan di sejumlah wilayah, yang diperparah oleh fenomena El Nino berkepanjangan.

“Curah hujan diprediksi menurun mulai awal Mei, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

BPBD memperkirakan potensi karhutla akan terjadi pada periode Mei hingga Oktober 2026. Sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi masuk dalam kategori rawan kebakaran dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.

Meski demikian, beberapa daerah seperti Sungai Penuh, Kerinci, dan Kota Jambi dinilai relatif lebih aman. Namun, potensi kebakaran tetap diperkirakan dapat terjadi selama periode musim kemarau berlangsung.

Dalam upaya penanganan, pemerintah melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah rawan.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan serta menjaga stabilitas lingkungan dan kesehatan masyarakat selama musim kemarau 2026.

Sumber: