Arus Balik 2026, BPTD Jambi Minta Pengawasan Keselamatan Diperkuat

KUALA TUNGKAL-Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Jambi, Benny Nurdin, yang juga bertindak sebagai Person In Charge (PIC) Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2026, menegaskan bahwa pengelolaan arus balik tahun ini bukan hanya rutinitas tahunan.

“Penyelenggaraan arus balik ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Benny mengungkapkan, sebanyak 152 penumpang telah difasilitasi kembali ke Batam melalui program arus balik gratis menggunakan kapal laut. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun pasca Idulfitri.

“Program ini bukan hanya soal pengangkutan penumpang, tetapi bagaimana negara hadir di momen penting ketika masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang terjangkau dan aman,” katanya.

-

 

Dari hasil pemantauan di lapangan, baik di pelabuhan penyeberangan Ro-Ro maupun Pelabuhan Lasdap, ditemukan adanya perbedaan pola arus balik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode H+1 hingga H+3 Lebaran, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pergerakan penumpang dan kendaraan.

“Jika dibandingkan tahun lalu, pada H+2 Lebaran 2025 terdapat sekitar 500 pergerakan penumpang di titik tertentu. Sementara tahun ini turun hingga sekitar 80 persen,” jelasnya.

Meski demikian, Benny menilai kondisi tersebut bukan berarti mobilitas masyarakat menurun, melainkan adanya perubahan pola perjalanan.

“Di H+3 sudah mulai terlihat peningkatan kembali. Dua kapal yang beroperasi, yakni Senangin dan Sembilang, masing-masing memuat sekitar 200 penumpang. Artinya, arus balik tetap bergerak dinamis,” tambahnya.

Fenomena serupa juga terjadi pada transportasi darat. Meski frekuensi perjalanan bus menurun, jumlah penumpang justru mengalami peningkatan.

“Ini menunjukkan adanya efisiensi moda transportasi atau perubahan preferensi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan,” ungkap Benny.

Selain itu, ia menekankan pentingnya aspek keselamatan transportasi, khususnya di pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, seperti di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kita tidak boleh lengah terhadap aspek keselamatan. Aktivitas pelabuhan rakyat yang ramai harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat,” tegasnya.

Menurutnya, peran lintas instansi seperti KSOP dan Jasa Raharja sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna transportasi.

Sumber: