Warga Desa Parit Demo Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa 10 Tahun Terakhir

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Puluhan warga Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, geruduk kantor desa, tuntut transparansi pengelolaan dana desa. Warga menilai selama satu dekade terakhir, penggunaan anggaran desa tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. 

Puluhan masyarakat Desa Parit yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Parit bersama Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam, menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor kepala desa. Aksi ini merupakan bentuk protes warga terhadap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa, yang dinilai tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat selama hampir sepuluh tahun terakhir. Namun saat aksi berlangsung, Kepala Desa Parit beserta perangkat desa dan jajaran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak berada di lokasi, untuk menemui massa aksi. 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang berharap dapat memperoleh penjelasan langsung dari pihak pemerintah desa, terkait pengelolaan dana desa. Aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga situasi tetap kondusif.

BACA JUGA:Di Demo Ratusan Warga, Kades Sungai Kapas C2 Mundur dari Jabatan

“Selasa, 3 Maret 2026, kami Aliansi Masyarakat Desa Parit melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor desa Parit, bahwasannya aparatur pemerintah desa Parit dan BPD tidak satupun yang mau menemui kami. Dan kami menyimpulkan adanya indikasi dan dugaan penyalahgunaan dana desa, karena mereka tidak mau menemui massa aksi pada hari ini. Sedangkan penyampaian aspirasi dan transparansi dilindungi dalam undang-undang dan kami akan memperjuangkan tuntutan aksi ke pihak penegak hukum,” pungkas Muhammad Rizki, koordinator aksi.

Selain itu warga juga menuntut penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban pembangunan jalan usaha tani, pengelolaan dana BUMDes, penggunaan dana CSR perusahaan untuk desa, hingga laporan keuangan pembangunan taman wisata desa di RT 05. Warga menduga terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Aliansi masyarakat berharap pemerintah desa dan BPD segera memberikan klarifikasi, serta mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan transparansi yang diajukan warga.

Sumber: