Ratusan Suku Anak Dalam Datangi Kantor Gubernur Jambi, Tuntut Kepastian Ruang Hidup

Ratusan Suku Anak Dalam Datangi Kantor Gubernur Jambi, Tuntut Kepastian Ruang Hidup

Ratusan Suku Anak Dalam Datangi Kantor Gubernur Jambi, Tuntut Kepastian Ruang Hidup-Rudiansyah-Jambi TV

JAMBI, JAMBITV.CO - Ratusan Suku Anak Dalam (SAD) dari Kabupaten Batanghari, Tebo, dan Merangin mendatangi Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka untuk menuntut kepastian tempat tinggal atau ruang hidup demi keberlangsungan masa depan komunitas Suku Anak Dalam.

Perwakilan SAD berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur Jambi untuk membicarakan masa depan kehidupan mereka yang semakin terdesak.

Temenggung SAD asal Batanghari, Jelitay, mengatakan selama ini Suku Anak Dalam hidup berpindah-pindah tanpa kepastian wilayah.

BACA JUGA:Update Penculikan Bilqis, Polda Jambi Benarkan Adanya Penangkapan 2 Warga SAD

“Kami datang ke sini ingin bertemu gubernur, supaya ada kepastian ruang hidup untuk Suku Anak Dalam. Selama ini kami tidak punya tempat tetap,” kata Jelitay.

Ia berharap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlantar di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 12 bisa dialokasikan sebagai ruang hidup bagi SAD.

“Kami berharap lahan HGU yang sudah tidak dipakai bisa diberikan untuk ruang kehidupan kami. Kalau sudah ada tempat, barulah pemerintah bisa masuk dengan program kesehatan, pendidikan, dan pertanian,” ujarnya.

BACA JUGA:Isu Kemiripan dengan Kenzi, Temenggung SAD Merangin Tegas Bantah dan Siap Beri Sanksi Adat

Jelitay mengungkapkan, saat ini sebagian besar SAD hanya menumpang hidup di perkebunan sawit milik warga atau perusahaan. Kondisi tersebut kerap memicu konflik.

“Kami sering berpindah-pindah, kadang numpang hidup di kebun sawit orang. Di sana sering terjadi masalah, bahkan hanya karena memungut brondolan sawit bisa berujung konflik sampai ada yang dibacok,” ungkapnya.

Menurutnya, situasi ini sangat mengancam keberlangsungan hidup Suku Anak Dalam.

“Kalau terus seperti ini, masa depan kami terancam. Kami butuh tempat hidup yang aman,” tegas Jelitay.

Aksi ratusan SAD ini menjadi pengingat bahwa persoalan ruang hidup masyarakat adat di Jambi masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: