Pamer Sertifikat Tanah, Segini Total Kekayaan Anggota DPRD Muaro Jambi Usman Halik

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Nama Usman Halik, anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan tumpukan sertifikat tanah diduga miliknya beredar luas dan memantik berbagai spekulasi serta pertanyaan publik.

Sorotan itu semakin kuat ketika data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Usman mencuat ke permukaan. Berdasarkan laporan tahun 2019 yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Usman Halik tercatat mencapai Rp 3,126 miliar, seluruhnya dilaporkan tanpa utang.

Mayoritas harta kekayaan tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 2,73 miliar. Aset-aset ini tersebar di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, dengan jumlah mencapai sedikitnya sepuluh bidang tanah.

Beberapa di antaranya memiliki luasan yang mencolok, bahkan mencapai belasan hingga puluhan ribu meter persegi di wilayah Muaro Jambi. Meski begitu, sebagian tanah luas tersebut dilaporkan dengan nilai relatif rendah, berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 160 juta per bidang.

BACA JUGA:Heboh Video Pamer Sertifikat Tanah, Anggota DPRD Muaro Jambi Disorot Warganet

Sementara itu, aset bernilai tinggi justru berada di wilayah perkotaan. Salah satunya adalah tanah dan bangunan seluas 733 meter persegi dengan bangunan 150 meter persegi di Kota Jambi yang ditaksir senilai Rp 900 juta. Selain itu, terdapat pula sebidang tanah seluas 675 meter persegi di Kota Jambi dengan nilai mencapai Rp 800 juta.

Di luar sektor properti, Usman juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 140 juta, berupa Toyota Calya tahun 2018 dan sepeda motor Yamaha tahun 2018. Ia juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp 256 juta.

Menariknya, dalam LHKPN tersebut tidak tercantum kepemilikan surat berharga, kas dan setara kas, maupun harta lainnya. Seluruh kekayaan dilaporkan sebagai hasil sendiri.

Viralnya video sertifikat tanah ini pun memicu perbincangan publik soal transparansi, kewajaran nilai aset, dan asal-usul kekayaan pejabat daerah, terlebih di tengah tuntutan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas wakil rakyat.

Sumber: