Demo Karhutla Aksi Ketiga Aliansi Rakyat Jambi Marah Memanas, Pagar Kantor Gubernur Rusak Kota Jambi

Demo Karhutla Aksi Ketiga Aliansi Rakyat Jambi Marah Memanas, Pagar Kantor Gubernur Rusak Kota Jambi

Demo Karhutla Aksi Ketiga Aliansi Rakyat Jambi Marah Memanas, Pagar Kantor Gubernur Rusak Kota Jambi-Arfani-Jambitv.co

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Aliansi Rakyat Jambi Marah kembali menggelar aksi ketiga di Kantor Gubernur Jambi, menuntut transparansi penanganan karhutla dan evaluasi perizinan perusahaan. Aksi memanas setelah pagar gerbang rusak dan massa melemparkan benda ke arah polisi, hingga petugas mengerahkan water cannon.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jambi Marah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi ini merupakan aksi ketiga yang digelar setelah dua aksi sebelumnya. Massa menuntut Gubernur Jambi Al Haris menemui peserta aksi dan membuka ruang dialog secara langsung. Mereka juga mendesak pemerintah membuka data karhutla, kualitas udara, anggaran, distribusi bantuan, serta hasil penanganan secara transparan. Selain itu, massa meminta evaluasi tata kelola gambut dan perizinan perusahaan perkebunan sawit, serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH. Mereka juga menuntut peningkatan layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, perlindungan relawan pemadam, serta penegakan hukum yang adil dalam kasus karhutla.

BACA JUGA:Warga Penyengat Olak Demo, Bupati Muaro Jambi Tutup Sementara Tambang Pasir

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Situasi memanas ketika sejumlah massa memaksa masuk ke area Kantor Gubernur Jambi dan merusak pagar gerbang. Massa juga melemparkan benda ke arah petugas kepolisian yang berjaga. Untuk mengendalikan situasi dan membubarkan massa, polisi mengerahkan water cannon. Petugas juga berulang kali mengimbau peserta aksi agar tidak bertindak anarkis dan menjaga ketertiban. Massa sebelumnya menuntut adanya rencana penanganan karhutla yang jelas, disertai target waktu, pejabat penanggung jawab, dan mekanisme pengawasan publik.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: